Agen Poker Online - Setidaknya ada dua orang yang sudah merasakan teguran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) lewat Twitter resminya. Meski menegur, namun cuitan yang disampaikan tidak keras dan disertai kalimat informatif.
Alhasil, pengelola akun Twitter resmi milik TNI AU tersebut mendapatkan pujian dari beberapa netizen. Di antaranya aktivis Twitter, seperti Joko Anwar dan Alvin Lie.
"Senang baca akun @_TNIAU. Informatif dan punya selera humor bagus. :)," tulis Joko Anwar dalam akunnya @jokoanwar, Minggu (13/3).
"Respon @_TNIAU menarik banget :)," sahut Alvin Lie lewat akunnya @alvinlie21 kutip hatree.net.
Seperti yang diketahui, TNI AU menegur langsung seorang politikus dan seorang aktivis. Teguran pertama disampaikan kepada Wakil Ketua DPR sekaligus politikus PKS Fahri Hamzah. TNI AU juga mengklarifikasi pernyataan Fahri yang menyebut Bandara Halim Perdanakusuma sudah dijual kepada Singapura.
Berikut cuitan Sang Wakil DPR di twitter resminya :
"Panglima TNI dan Menteri Pertahanan gencar bicara proxy war, tapi pangkalan TNI AU dibeli asing," tulis Fahri Hamzah lewat akunnya @Fahrihamzah.
"Setelah dikuasai nanti dialihkan langsung atau tidak kepada negara itu," tulis Fahri.
"Dapat dibayangkan betapa rawan kawasan itu jika pengelolaan penerbangan dikendalikan pihak lain," tulis Fahri.
"Tolong ini dibikin jelas, saya ingin TNI AU kuasai penuh kawasan halim, bukan oleh koperasi atau korporasi," tulis Fahri.
Selain Fahri, akun Twitter TNI AU juga menegur tulisan yang diterbitkan PKS Piyungan. Lewat akunnya @maspiyungan, laman tersebut menyebut TNI AU diusir dari Halim dan menduga ada Singapura di balik swastanisasi Bandara Halim.
"[CATATAN] TNI AU Diusir Lion Air Dari Halim, Singapura di Belakang Lion Air?" tulis @maspiyungan.
TNI AU menjelaskan, pengelolaan bandara yang dilakukan swasta hanya berlaku untuk kawasan bandara saja, atau tepatnya terminal penerbangan sipil, luasnya pun hanya mencapai 21 ha. Sedangkan, area pengelolaan Lanud mencapai 2.600 ha.
Sementara, kendali operasional pergerakan udara di sekitar Halim tetap dipegang penuh oleh TNI AU. Kerja sama dengan PT ATS melalui Inkopau sendiri telah melalui kajian mendalam dari aspek manfaat. Salah satunya komitmen PT ATS untuk membangun taxyway yang sejajar dengan runway sehingga memudahkan pergerakan pesawat.
Selama ini, kepentingan operasional pesawat VVIP dan TNI AU lainnya tetap menjadi prioritas utama selain penerbangan sipil. Sedangkan masyarakat tetap bisa menikmati penerbangan reguler dari dalam Lanud.
Perjanjian kerja sama tersebut dibatasi selama 25-30 tahun dan dapat dihentikan atau diperpanjang berdasarkan aspek kemanfaatannya. Pengelolaan ini tak jauh berbeda dengan hak pengelolaan bandara di Bandara Juanda, Ahmad Yani, Adisutjipto dan sebagainya. Bandara-bandara tersebut berada di pangkalan militer.
"Kami juga tidak ingin jumawa mengatakan bahwa 'kami lebih tahu jeroan kami'. Apapun itu #BandaraHLP adalah milik rakyat. Silakan kritisi kami."
Mendapatkan penjelasan dari TNI AU, Fahri mengaku berterima kasih atas penjelasan tersebut. Dia mengajak elemen militer dan sipil untuk memperbaiki pengelolaan di Halim.
"Terima kasih klarifikasinya, saya tahu ada legislasi anti militer berlebihan di masa lalu, mari kita perbaiki," tutup Fahri.
Yang terbaru, teguran serupa juga disampaikan kepada aktivis Ratna Sarumpaet yang menyebut Gubernur DKI Jakarta telah membeli tentara, polisi dan KPK buat kepentingannya. Lewat cuitan singkat, TNI AU hanya memintanya untuk menunjukkan kuitansi yang mendukung pernyataannya tersebut.
Akun Twitter, @_TNIAU yang dikelola oleh Dispenau, TNI AU meminta bukti dari Ratna Sarumpaet bahwa tentara atau TNI telah dibeli Ahok.
"Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?," tulis akun Twitter @_TNIAU yang dikutip merdeka.com, Sabtu (12/3).
Ditanya lewat Twitter, Ratna Sarumpaet kemudian memberikan jawabannya. Dia membalas lewat akun @RatnaSpaet.
"Itu Asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Pgusuran tapi melindungi Negara, bangsa," tulisnya.
Namun TNI AU kembali bertanya soal jawaban Ratna Sarumpaet tersebut. "Come on..Bu @RatnaSpaet, tuduhan seserius itu Ibu bilang "asumsi"?," tulis @_TNIAU.
"Mudah2an Bu @RatnaSpaet tahu jika UU No 34/2004 ttg TNI ada istilah OMP dan OMSP," tulis @_TNIAU lagi.
Sebelumnya, seniman yang juga aktivis sosial Ratna Sarumpaet menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikelilingi uang sehingga dia bisa membeli apa saja yang diinginkan. Mulai dari tentara, polisi dan KPK bisa dibeli Ahok untuk membuat berada di pihak mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Kita ada di sini dengan niat apa yang harus kita lakukan kepada Ahok yang bisa beli apa saja, tentara, polisi dan terakhir KPK," ungkap Ratna usai menghadiri diskusi publik bertajuk 'Jakarta Tanpa Ahok' di Tebet Timur Dalam No 43 Jakarta Selatan, Jumat (11/3).
Kata dia, saat ini Ahok dikelilingi uang sehingga saat ini masyarakat kecil tidak berdaya melawan pemimpin yang telah membeli aparat untuk menyingkirkan orang-orang yang melawan. Masyarakat kecil yang sedikit ini mau melawan tapi tak ada uang.
"Kita yang kecil ini enggak ada uang untuk melawan Ahok. Saya orang tersinggung ketika rakyat kecil dihinakan. Enggak ada rakyat yang mau miskin," ungkap dia.
Dia tidak menampik prestasi-prestasi yang dicapai oleh Ahok. Namun kata dia, kekurangan Ahok sebagai pemimpin yang kasar menutupi prestasi yang dicapainya.
"Dia berulang kali mengungkapkan ingin menjadi presiden. Jadi gubernur saja dia sudah berani maki-maki orang Jakarta apalagi kalau jadi presiden mau dimaki-maki orang se-Indonesia ini," tegas dia.
Untuk itu ia mengajak warga DKI untuk menjaga Jakarta dari kepemimpinan Ahok untuk kedua kalinya.
"Mari kita jaga negeri ini dengan kebersamaan yang kuat, ini orang bisa beli apa saja, dia berpikir langit juga bisa dibeli," tutup dia.
Silahkan para pembaca sekalian yang menilainya..
